Gelar Perkara Dugaan Pelanggaran UU Pers Bakal Dilaksanakan Dalam Waktu Dekat di Mapolres Torut, Akankah Terlapor Jadi Tersangka

TORAJA UTARA - Pasca pemanggilan sejumlah saksi-saksi dalam kasus laporan dugaan pelanggaran UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pihak penyidik unit Tipiter Polres Toraja Utara bakal lakukan gelar perkara dalam waktu dekat ini, Sabtu (8/6/2024).

Rencana akan dilaksanakannya gelar perkara untuk menentukan terlapor ditingkatkan jadi tersangka atau tidak, disampaikan oleh Ipda Heri selaku Kanit Tipiter Polres Toraja Utara pada hari Selasa (4/6/2024) kepada para awak media melalui sambungan terlpon Whatsappnya.

Baca juga: Kapolda Sulsel Gelar Konferensi Pers Kasus TPPO di Sulsel

"Kita sudah lakukan pemanggilan para saksi-saksi dan dalam waktu dekat ini akan kita laksanakan gelar perkara untuk mengetahui apakah kasusnya lanjut ditingkatkan atau tidak, " kata Ipda Heri.

Kasus dugaan pelanggaran UU Pers tersebut dilaporkan yang dilaporkan oleh Sutanto, wartawan kabartimur.com ke Mapolres Toraja Utara dengan terlapor Dokter Bambang selaku Ketua Tim Akreditasi Puskesmas dari Lembaga Surveyor KAKP.

Baca juga: Polri Berhasil Amankan 8 Tersangka Teroris Jaringan JI di Poso Sulawesi Tengah

Sementara untuk mempreusure kasus ini, Dakka selaku Ketua LSM Forum Peduli Toraja yang ditemui di sela-sela kesibukannya, kembali mengapresiasi kerja penyidik pihak penegak hukum namun di satu sisi berharap kasus ini betul-betul ditangani secara serius.

"Kita apresiasi penyidik dari unit Tipiter Polres Toraja Utara atas kinerja penanganan kasus ini walaupun belum ada kejelasan apakah akan mengarah ke tersangka atau tidak, " terang Dakka.

Baca juga: Polres Barru Amankan 30 Kg Narkoba Jenis Sabu

Tapi kita yakinkan bahwa penegak hukum pasti tahu kalau laporan ini adalah kasus baru yang langsung bersentuhan ke UU Pers dimana kita ketahui bersama jika itu sebuah UU dalam menjunjung tinggi kemerdekaan pers sebagai pilar Keempat, tambahnya.

Untuk itu, Yulius Dakka sebagai salah satu aktivis yang hingga sekarang masih terus memperjuangkan hak hak sosial masyarakat, berpesan agar kasus ini bisa tuntas dan bisa menjadi pembelajaran kepada kita semua.

Baca juga: Ombudsman RI Sampaikan Temuan Lapangan Kereta Cepat Jakarta Bandung, Tol Cipali dan Pengelolaan PLTSa di Sejumlah Daerah

Sebelumnya juga telah diberitakan lewat media ini jika salah satu anggota tim akreditasi dari Toraja Utara adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara, namun disayangkan enggan memberikan tanggapan terkait jumlah puskesmas yang ikut penilaian akreditasi tahun ini.

(Widian)

Baca juga: Gakkum KLHK Tangkap Oknum Kepala Desa Dalam Kasus Pembukaan Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Bone